Pelayanan Prima dan Investasi

Related Post

JAKARTA, BangsoBatak.com — Masih ingat dialog  Presiden RI Joko Widodo, saat Seminar Internasional Notaris di Bali? Saat tanya jawab dengan tiga orang Notaris, dengan pertanyaan “jika saya melaksanakan jual beli dihadapan Notaris/PPAT, berapa hari agar Sertipikat itu tiba ditangan saya?”. Jawaban ketiganya bervariasi, ada yang bilang 1 bulan, ada 1,5 bulan ada yang lebih. Padahal, menurut Presiden harusnya bisa cepat. Akte bisa hitungan jam. Teken balik nama bisa hitungan jam juga. Kenapa harus 1,5 bulan?

Harapan dan kenyataan soal pelayanan prima ini  jaraknya masih jauh. Harus diakui, terlepas dari jawaban ketiga notaris itu akurat atau tidak. Investasi yang akan masuk ke Indonesia, terkait dengan lancar tidaknya ijin dan dokumen-dokumen dari instansi terkait.  Investor selalu menghitung waktu dan biaya. Apakah para pelayan itu berfikiran sama? Itulah problemanya jika kita mau lihat dilapangan. Jika investor hengkang, yang rugi kita, rakyat dan pemerintah.
Kembali ke pelayanan di bidang Pertanahan, misalnya supaya maksud artikel ini bisa dipahami. Esensinya sama saja dengan pelayanan dibidang apapun yang diperlukan masyarakat agar pelayanan para ANS bisa cepat, tepat dan murah tanpa KKN.
Hal utama, pengalaman penulis sebagai pelayan selama 32 Tahun, boleh menyarikan dimana titik kritis yang perlu dibenahi, agar pelayanan prima bisa diperoleh pelanggan.  Sikap sebagai pelayan dari para ASN. Sikap sebagai perilaku yang menggabungkan persepsi dan tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan secara konsisten tanpa mengharap imbalan, pujian dan penghargaan. Iya, harus ini diberesin. Makanya, Ibu Megawati, Ketum PDIP misalnya memakai istilah petugas. Bapak Ahok, mantan Gubernur DKI menggunakan “pelayan” juga. Istilah ini bermaksud untuk memutarbalikkan sikap sebelumnya dimana ASN bukan melayani tapi dilayani. Jaman kolonial juga apalalagi, ada terminologi Tuan dan Rakyat, dimana rakyat harus memberikan “upeti” manakala memerlukan jasa pelayanan. Ini harus kita tinggalkan.
Kedua, informasi yang akurat, tepat dan lengkap. Informasi apa saja?. Persyaratan yang lengkap, tidak ditutup tutupi tapi harus jujur. Akurat, data persyaratan harus benar tanpa ada rekayasa. Data yang benar akan menghasilkan output yang benar pula dan sebaliknya jika data ‘salah’ maka akan menghasilkan yang salah pula.  Lengkap, artinya syarat materil dan prosedurnya harus dilengkapi. Di awal, semuanya harus dilengkapi. Ini penting, bagi pengguna layanan, jangan pula mengharap cepat, tepat dan murah tetapi dalam dirinya tidak mengikuti persyaratannya, pula. Pelayan dan yang dilayani harus conform soal persyaratan itu.
SOP (standard Operation Prosedur) bila memang ada itu penting, tetapi para ASN yang bekerja melaksanakan pelayanan harus tepat waktu agar SOP itu tepat selesai. SOP adalah hutang, adalah janji. Jika tenaga kurang, boleh kok SOP soal waktu disesuaikan. Tidak ada alasan tenaga, kalau sudah pasang SOP. Kualitas layanan juga dilihat dari sesuai prosedur atau tidak. Juga, sesuai persyaratan atau tidak. Pengendalian kualitas hanya bisa kita telusuri dari ketaatan mengikuti prosedur dan kelengkapan persyaratan ini. Kecuali ada terobosan yang diatur oleh ketentuan, seperti proses massal/kolektif mendapat perlakuan lebih simpel. Dalam hal pengumuman misalnya, diijinkan 1 (satu) bulan, atau lebih pendek, dari 2 (dua) bulan yang ditetapkan. Alasannya sama sama sudah tahu oleh masyarakat sekitar.
Selebihnya, setiap Kepala yang punya hak menanda tangani dokumen itu bisa membuat tips-tips atau taktik sendiri, seperti “pendelegasian tugas menandatangani” atau tips “meja bersih”. Tentu, pendelegasian kewenangan harus ada dasar hukumnya, namun siapapun yang punya hak teken harus menguasai masalah. Tanda tangan itu suatu yang mengandung aspek hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi penerima dokumen.
Meja bersih , artinya kemauan untuk tidak menunda pekerjaan hari ini sekaligus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekalipun pelayanan meja bersih, tangan kita akan berhenti menanda tangani dokumen jika didalamnya ada permasalahan yang anak buah belum mendeteksi. Ini pengalaman pribadi saya tentunya, karena pengalaman dan jeli melihat tanda-tanda kejanggalan didalam membaca dokumen.
Sebagai ASN/PNS yang menonton arahan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, harusnya dianggap sebagai instruksi kepada kita semua betapa Negeri ini perlu pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah terutama kepada Investor.  Sertipikat misalnya, salah satu dokumen penting sebgai bukti hak atas tanah yang berfungsi melindungi pemilik dari sengketa serta sekaligus dalam kesempatan yang sama bisaa menolong bak dewa penyelamat ketika kita membutuhkan modal usaha.
Hanya  “hati-hati” kata Presiden, modal harus digunakan ketika kita menjadikannya sebagai jaminan dibidang usaha produktif. Supaya ada yang mengembalikan hutang serta hak atas tanahnya tidak terserabut oleh Bank, akibat tidak bisa dikembalikan. Itu tidak dikehendaki, perlu lembaga keuangan negara atau koperasi yang bisa menolong agar jangan sampai terjadi penyitaan hak atas tanahnya. Ini hal yang perlu di antisipasi pejabat yang sekarang ini, supaya tidak ada keraguan bagi petani.
Selamat menyongsong Hari UUPA pada tanggal 24 September 2017. (Surabaya, Jumat, 22 September 2017. Pkl. 22.20 WIB, Pengamat Agraria/Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat, Baca : Blog www.ronsenpasaribu.com )

Leave a Reply

Leave a Comment